DPR Hingga ICW Minta Program Kartu Prakerja Dihentikan

Lamopi.com - Pemerintah resmi meluncurkan Program Kartu Prakerja. Pendaftaran Program Kartu Prakerja dimulai sejak tanggal 11 April 2020 untuk Gelombang Pertama. Program debutan pemerintah ini direncanakan akan di buka sampai 30 gelombang pendaftaran dan menargetkan sebanyak 5,6 Juta penerima Kartu Prakerja.

Kartu Prakerja

Namun, ditengah peroses pendaftaran Program Kartu Prakerja yang saat ini sudah memasuki Gelombang ke-4, banyak sekali mendapat kritikan dari berbagai kalangan hingga meminta Program ini harus dihentikan.

ICW Sebut Program Kartu Pra Kerja Tidak Efektif di Ttengah Pandemi Korona

Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai program kartu prakerja yang diluncurkan pemerintah tak efektif membantu masyarakat Indonesia di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Hal itu dikatakan peneliti ICW Wanna Alamsyah.

"Prakerja ini rasanya sia-sia diberikan kepada warga, karena ketika mereka lulus, tidak ada wadah atau pemberi kerja, karena kan situasinya sekarang sedang kerja dari rumah," ujar Wanna, Senin (4/5/2020).

"Dan ini juga menjadi kontraproduktif ketika kita lihat dari Rp 3,5 juta yang diberikan itu kan Rp 1 juta masuk ke platform digital itu," kata Wanna.

Selain dinilai tak efektif, Wanna menyebut program yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejak massa kampanye itu dinilai berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut terlihat atas dasar penunjukan delapan platform yang menjadi mitra pemerintah dalam program kartu prakerja tersebut.

"Delapan platform digital yang diberikan mandat oleh pemerintah ini nyatanya tidak melalui mekanisme atau prosedur terkait dengan pengadaan barang dan jasa," kata Wanna.

Menurutnya, proses penunjukan platform mitra prakerja itu harus menggunakan mekanisme Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

"Tetapi kemudian aturan tersebut dilangkahi yang mengakibatkan ini ada semacam konflik kepentingan," Wanna menjelaskan.

Wanna mengatakan, potensi korupsi di sektor perencanaan seperti itu sudah kerap terjadi. Karena itu, dia menilai harus ada yang dievaluasi dari pelaksanaan program kartu prakerja tersebut.

"Misalnya, bagaimana kemudian proses legislasi itu dilakukan secara tertib. Ini yang menjadi persoalan kita. Kalau kita berkaca dari sejumlah aturan, ini kan memang diberi kelonggaran karena adanya pandemi, jadi seluruh kementrian atau pemda itu diberikan fleksibilitas utuk menggelontorkan sejumlah uang," kata dia.

4 Alasan Kartu Pra Kerja Harus Dihentikan

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengungkap empat alasan kenapa dirinya menganggap program Kartu Prakerja seharusnya dihentikan atau diganti dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Alasan pertama ia menganggap program Kartu Prakerja tidak relevan untuk mengatasi dampak dari virus corona atau COVID-19. Fadli Zon menganggap kartu prakerja ini tidak menjawab krisis yang dihadapi masyarakat saat ini.

"Pertama, program ini tak relevan mengatasi dampak Covid-19. Program Kartu Prakerja tidak menjawab krisis yang tengah dihadapi. Target peserta program ini, misalnya korban pemutusan hubungan kerja (PHK), jelas lebih membutuhkan bantuan berupa ‘cash transfer’ atau bantuan langsung tunai (BLT) daripada pelatihan online," tulis Fadli Zon pada akun twitternya, Selasa, 5 Mei 2020.

Fadli menganggap, saat ini bukan waktu yang tepat untuk memulai usaha atau mencari pekerjaan sebab hampir semua perusahaan tutup karena COVID-19.

Kedua, Fadli menganggap skema program yang dibuat tidak masuk akal. Sebab kini tujuan program kartu prakerja ini telah diubah menjadi membantu masyarakat yang terdampak wabah.

"Seperti poin pertama tadi, Kalau mau membantu masyarakat terdampak, seharusnya dilakukan melalui BLT saja, tak perlu melibatkan pelatihan. Ini untuk menjaga agar anggaran Kartu Prakerja bisa utuh seratus persen sampai ke masyarakat, tidak terpotong oleh mitra penyedia jasa pelatihan," tulisnya.

Alasan ketiga, Fadli menilai data validasi kartu prakerja lemah. Ia menganggap penerima kartu prakerja tidak jelas dari segi kriteria dan parameternya.

"Semua orang bisa mendaftar dan semuanya bisa mengaku berhak menerima bantuan. Seleksi juga bersifat random saja, tidak melibatkan verifikasi data atau sejenisnya. Menurut saya, penggunaan anggaran negara seharusnya tidak boleh gegabah seperti itu. Potensi penyelewengan jadi besar sekali," ucapnya.

Terakhir, Fadli Zon menganggap mitra kartu prakerja tidak kompeten. Delapan perusahaan yang jadi mitra kartu prakerja ini, sebagai marketplace, mungkin kompeten. Tapi tidak di soal materi yang dilatihkan.

"Misalnya, apa kompetensi Ruang Guru sehingga bisa memberi pelatihan serta sertifikasi keahlian jurnalistik pada orang lain? Bagaimana bisa peserta ditawari pelatihan mancing oleh perusahaan mitra? Apalagi, semua materi yang ditawarkan hanyalah tutorial dasar, yang bisa dicari gratis di internet atau ditonton di YouTube. Itu menunjukkan inkompetensi mitra yang ditunjuk," paparnya.

Fadli Zon menyebut, kartu prakerja ini sebaiknya dihentikan dan pemerintah seharusnya dapat melakukan evaluasi atas program ini. 

"Jika program ini diteruskan hingga gelombang ke-30, sesuai rencana semula, saya ingin mengingatkan Presiden kalau program ini bisa menjadi persoalan hukum dan politik di kemudian hari. Di tengah pandemi ini, Pemerintah harus memperluas pemberian BLT. Jika segmen-segmen lain sudah di-cover oleh program bansos (bantuan sosial), maka untuk mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan atau pendapatan, anggaran Kartu Prakerja ini bisa dialihkan ke situ," tulisnya.

Kator Staf Presiden: Tak Ada Yang Janggal

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menjelaskan tidak ada kejanggalan dalam Kartu Prakerja.

"Saya kira tidak ada yang janggal kecuali dia satu satunya penyedia pelatihan berbasis online, kan hanya 1 dari 8. Artinya gini, dia menyelenggara beberapa video pelatihan," kata Donny saat dihubungi, Minggu (3/5/2020).

Dia mengatakan, bukan hanya Ruangguru yang terdapat dalam pilihan program Kartu Prakerja. Ada beberapa pilihan lain untuk para pencari kerja memilih pelatihan.

"Kedaulatan penerima manfaat, kalau misalnya tidak berfaedah pasti akan tidak dipilih, kontennya kalau tidak bernilai tidak dipilih, kan ada 8 lainnya yang menyediakan video pelatihan berbasis online juga," jelas Donny.

Kemudian, pemerintah juga kata dia akan mengevaluasi kembali terkait kartu Prakerja tersebut. Jika ada masukan atau ada temuan yang tidak sesuai.

"Jadi saya kira temuan atau masukan itu menjadi bahan evaluasi kami," kata Donny.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab terkait banyak kritikan kartu Prakerja. Dia pun menjelaskan pemerintah akan terus memperbaiki program tersebut. Dia mengklaim pihaknya selalu mendengar masukan dari berbagai lini.

"Pemerintah pasti akan perbaiki terus karena ini bagus, program baru sesuai dengan janji Pak Jokowi menyiapkan tenaga kerja supaya skill meningkat, tapi karena ada outbreak Covid-19 kami modifikasi, menjadi bantalan sosial," ungkap Sri Mulyani dalam siaran live instagram, Jumat (1/5/2020).

Source:
Viva.co.id - https://bit.ly/3bbXXBG 

Liputan6.com - https://bit.ly/3cenVpx